Sengketa Pajak dan Tata Cara Pengajuannya

Oleh: 

M.Ardiansyah Hasibuan,SH.,MH.,CPCLE.,C.Me.,CTA

(Konsultan Hukum Pajak)

Sumber gambar: pajak.io

Pendahuluan

Sengketa pajak terjadi ketika ada perbedaan pendapat antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai jumlah pajak yang harus dibayar, interpretasi peraturan pajak, atau penerapan hukum pajak. Sengketa pajak dapat muncul dari berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea masuk.

Penyebab Sengketa Pajak

1. Perbedaan Penafsiran Hukum Pajak. Kadang-kadang, wajib pajak dan otoritas pajak memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana hukum pajak harus diterapkan.

2.Kesalahan Administratif.
Kesalahan dalam pengisian atau pengajuan formulir pajak dapat menyebabkan sengketa.

3. Pemeriksaan Pajak.
Hasil pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak dapat mengungkapkan kewajiban pajak tambahan yang dipertanyakan oleh wajib pajak.

4. Perubahan Kebijakan Pajak.
Perubahan dalam peraturan atau kebijakan pajak dapat menyebabkan kebingungan dan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Tata Cara Pengajuan Sengketa Pajak

Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti jika Anda ingin mengajukan sengketa pajak di Indonesia:

1. Keberatan:

   - Pengajuan: Wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada otoritas pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak yang dipersengketakan.

   - Waktu Pengajuan: Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak.

   - Proses: Otoritas pajak akan meninjau keberatan tersebut dan memberikan keputusan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

2. Banding:

   - Pengajuan: Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

   - Waktu Pengajuan: Banding harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan.

   - Proses: Pengadilan Pajak akan meninjau dan memutuskan banding tersebut.

3. Peninjauan Kembali (PK):

   - Pengajuan: Jika wajib pajak atau otoritas pajak tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak, mereka dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

   - Waktu Pengajuan: PK harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya putusan Pengadilan Pajak.

   - Proses: Mahkamah Agung akan meninjau dan memberikan keputusan atas permohonan PK.

Kesimpulan

Sengketa pajak adalah masalah yang kompleks dan seringkali memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum dan peraturan pajak. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat menyelesaikan sengketa pajak dengan lebih efektif dan adil. Penting untuk selalu mencari nasihat dari profesional pajak atau konsultan hukum untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semoga pemahaman ini membantu anda! Jika ada informasi tambahan yang Anda butuhkan atau topik lain yang ingin Anda bahas, jangan ragu untuk menghubungi kami.