ABSTRAK

Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kredit macet terkait larangan pengenaan bunga berjalan atau bunga berjangka. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996, terdapat prinsip hukum yang membatasi pembebanan bunga kepada debitur yang telah dinyatakan wanprestasi. Prinsip ini diperkuat dengan kerangka regulasi terkini melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta POJK Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Artikel ini menganalisis landasan hukum, implikasi praktis, serta hak-hak nasabah dalam menghadapi situasi kredit bermasalah, dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai batas-batas kewenangan lembaga keuangan dalam mengenakan bunga kepada nasabah kredit macet.

Kata Kunci: Kredit Macet, Bunga Berjalan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, POJK, Perlindungan Konsumen Keuangan, Wanprestasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit perbankan merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang vital dalam perekonomian Indonesia. Dalam praktiknya, tidak semua fasilitas kredit berjalan lancar. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, bencana alam, pandemi, atau berbagai faktor lainnya dapat menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya, yang kemudian dikategorikan sebagai kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL).

Permasalahan yang sering muncul adalah pembebanan bunga yang terus berjalan meskipun kredit telah dinyatakan macet. Praktik ini menimbulkan beban finansial yang berlipat ganda bagi nasabah dan menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan serta perlindungan hukum bagi debitur yang sedang dalam kesulitan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pengenaan bunga terhadap kredit macet berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 dan POJK No. 22/POJK.07/2023 terkait kredit bermasalah?
3. Apa implikasi hukum bagi lembaga keuangan yang tetap mengenakan bunga berjalan pada kredit macet?

C. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hukum nasabah kredit macet, khususnya terkait larangan pengenaan bunga berjalan berdasarkan yurisprudensi dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

II. LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet (Non-Performing Loan) adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kredit macet adalah kredit dengan kolektibilitas 5 (lima), yaitu kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 270 hari atau lebih.

B. Konsep Bunga Berjalan

Bunga berjalan (interest on arrears) adalah bunga yang terus dikenakan terhadap sisa pokok pinjaman yang belum dibayar, termasuk setelah kredit dinyatakan macet. Praktik ini menjadi kontroversial karena dapat memperbesar beban utang debitur secara eksponensial.

C. Prinsip Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari undang-undang. Dalam kasus kredit, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sesuai kesepakatan.

III. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2899 K/PDT/1994

A. Ringkasan Putusan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 merupakan putusan landmark yang memberikan perlindungan kepada debitur dalam hal pembebanan bunga. Putusan ini menegaskan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian kredit di Indonesia.

B. Kaidah Hukum (Rechtsregel)

Kaidah hukum yang dapat ditarik dari putusan ini adalah:

"Terhadap kredit yang telah dinyatakan macet, lembaga keuangan tidak dapat mengenakan bunga berjalan atau bunga berjangka karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menyebabkan pembesaran utang yang tidak terkendali."

C. Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum)

Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Prinsip Keseimbangan: Pengenaan bunga berjalan setelah kredit macet menimbulkan ketidakseimbangan yang signifikan antara kreditur dan debitur, di mana debitur yang sudah dalam kesulitan justru dibebani dengan kewajiban yang terus membesar.
2. Prinsip Kepatutan: Pembebanan bunga yang terus menerus tanpa batas waktu bertentangan dengan prinsip kepatutan dalam hukum perjanjian, terutama ketika debitur telah kehilangan kemampuan ekonomis.
3. Pencegahan Pembesaran Utang Tidak Wajar: Bunga berbunga (anatocisme) atau pembebanan bunga yang terus-menerus dapat menyebabkan utang membengkak hingga jauh melampaui pokok pinjaman awal, yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kredit.

D. Implikasi Hukum

Yurisprudensi ini memberikan pedoman bagi hakim-hakim di tingkat bawah dalam memutus perkara sejenis. Meskipun yurisprudensi tidak bersifat mengikat secara mutlak dalam sistem hukum Indonesia, namun memiliki nilai persuasif yang kuat dan sering dijadikan rujukan dalam praktik peradilan.

IV. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)

A. POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

1. Prinsip Perlindungan Konsumen

POJK ini mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yang meliputi:

• Transparansi: Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai produk dan/atau layanan.
• Perlakuan yang Adil: Konsumen berhak mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.
• Keandalan: Pelaku usaha harus menjamin keandalan produk dan/atau layanan yang ditawarkan.
• Kerahasiaan dan Keamanan Data: Perlindungan atas data dan informasi konsumen.
• Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa: Mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan konsumen.

2. Ketentuan tentang Bunga dan Biaya

POJK mengatur bahwa:

• Setiap pengenaan biaya, termasuk bunga, harus dijelaskan secara transparan sejak awal.
• Pelaku usaha jasa keuangan dilarang mengenakan biaya yang tidak wajar atau tersembunyi.
• Dalam hal terjadi kredit bermasalah, pelaku usaha harus mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan konsumen.

3. Hak Konsumen dalam Kredit Bermasalah

• Hak untuk mendapatkan restrukturisasi kredit
• Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai perhitungan sisa utang
• Hak untuk mengajukan keberatan atas pengenaan biaya yang tidak sesuai
• Hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang adil

B. POJK No. 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

POJK ini merupakan pembaruan dan penguatan dari regulasi sebelumnya dengan penambahan beberapa aspek penting:

1. Penguatan Edukasi Keuangan

Lembaga keuangan diwajibkan untuk:

• Memberikan literasi keuangan kepada konsumen
• Menjelaskan risiko produk keuangan secara komprehensif
• Menyediakan simulasi perhitungan kredit yang mudah dipahami

2. Pengaturan Khusus untuk Kredit Bermasalah

POJK ini secara spesifik mengatur:

• Kewajiban Restrukturisasi: Lembaga keuangan wajib menawarkan opsi restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran.
• Pembatasan Pengenaan Biaya Tambahan: Biaya-biaya tambahan seperti denda dan bunga keterlambatan harus dibatasi dan tidak boleh melebihi batas kewajaran.
• Larangan Pengenaan Bunga Berlipat: Pengaturan yang melarang praktik bunga berbunga atau kapitalisasi bunga yang berlebihan.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

• Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
• Kewajiban lembaga keuangan untuk menyelesaikan keluhan dalam jangka waktu tertentu
• Sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak kooperatif dalam penyelesaian sengketa

V. ANALISIS HUKUM: LARANGAN PENGENAAN BUNGA BERJALAN PADA KREDIT MACET

A. Sinkronisasi antara Yurisprudensi dan Regulasi OJK

Terdapat keselarasan antara prinsip yang ditetapkan dalam Yurisprudensi MA No. 2899 K/Pdt/1994 dengan semangat perlindungan konsumen dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 dan POJK No. 22/POJK.07/2023. Keduanya sama-sama bertujuan untuk:

1. Mencegah pembesaran utang yang tidak terkendali
2. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik namun mengalami kesulitan ekonomi
3. Mendorong penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur restrukturisasi daripada eksekusi yang merugikan

B. Argumentasi Hukum Larangan Bunga Berjalan

1. Prinsip Proporsionalitas

Pengenaan bunga berjalan setelah kredit dinyatakan macet bertentangan dengan prinsip proporsionalitas karena:

• Debitur yang sudah dalam kondisi kesulitan justru dibebani tambahan kewajiban
• Utang dapat membengkak hingga berkali lipat dari pokok pinjaman awal
• Tujuan kredit sebagai instrumen pembiayaan produktif menjadi kontraproduktif

2. Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Batas-batasnya

Meskipun perjanjian harus ditaati (pacta sunt servanda), prinsip ini memiliki batasan:

• Itikad Baik: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dari kedua belah pihak
• Keadaan Memaksa (Force Majeure): Kondisi yang berada di luar kendali debitur dapat menjadi alasan pembebasan atau keringanan kewajiban
• Kepatutan dan Keadilan: Pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat

3. Doktrin Clausula Rebus Sic Stantibus

Doktrin ini menyatakan bahwa perjanjian mengikat selama keadaan tetap seperti pada saat perjanjian dibuat. Jika terjadi perubahan keadaan yang fundamental, perjanjian dapat disesuaikan. Dalam konteks kredit macet:

• Perubahan kondisi ekonomi makro (krisis ekonomi, pandemi)
• Kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan
• Bencana alam atau keadaan darurat lainnya

C. Praktik Industri dan Kesenjangan Implementasi

Meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, dalam praktik masih ditemukan:

1. Kesenjangan Informasi: Banyak nasabah yang tidak mengetahui hak-haknya
2. Klausula Baku yang Merugikan: Perjanjian kredit seringkali berisi klausula yang menguntungkan bank secara sepihak
3. Inkonsistensi Penerapan: Tidak semua lembaga keuangan menerapkan prinsip perlindungan konsumen dengan baik
4. Keterbatasan Akses ke Bantuan Hukum: Debitur sering kesulitan mendapatkan pendampingan hukum

VI. HAK-HAK NASABAH KREDIT MACET

A. Hak untuk Tidak Dikenakan Bunga Berjalan

Berdasarkan yurisprudensi dan regulasi yang ada, nasabah memiliki hak untuk tidak dikenakan bunga berjalan setelah kreditnya dinyatakan macet, terutama jika:

• Kredit macet disebabkan oleh kondisi force majeure
• Nasabah telah berupaya menyelesaikan dengan itikad baik
• Pengenaan bunga menyebabkan utang membengkak secara tidak wajar

B. Hak atas Restrukturisasi Kredit

Nasabah berhak untuk mengajukan restrukturisasi kredit yang meliputi:

• Penjadwalan ulang pembayaran
• Perpanjangan jangka waktu kredit
• Pengurangan tunggakan bunga
• Konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan modal sementara
• Penurunan suku bunga

C. Hak atas Informasi yang Jelas

Nasabah berhak mendapatkan:

• Rincian perhitungan sisa utang secara transparan
• Penjelasan mengenai komponen-komponen yang ditagihkan
• Informasi mengenai opsi penyelesaian yang tersedia
• Akses terhadap dokumen perjanjian dan perubahannya

D. Hak untuk Mengajukan Keberatan dan Komplain

Nasabah dapat mengajukan keberatan melalui:

• Layanan pengaduan internal lembaga keuangan
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
• Jalur litigasi melalui pengadilan

VII. KEWAJIBAN LEMBAGA KEUANGAN

A. Kewajiban Transparansi

Lembaga keuangan wajib:

• Menjelaskan secara rinci mengenai risiko kredit macet sejak awal
• Memberikan simulasi perhitungan yang mudah dipahami
• Menginformasikan perubahan ketentuan yang mempengaruhi nasabah

B. Kewajiban Melakukan Restrukturisasi

Sebelum melakukan eksekusi jaminan atau langkah hukum lainnya, lembaga keuangan wajib:

• Menganalisis kemampuan nasabah
• Menawarkan skema restrukturisasi yang layak
• Memberikan kesempatan yang cukup bagi nasabah untuk memenuhi kewajiban

C. Kewajiban Menghormati Hak Konsumen

Lembaga keuangan dilarang:

• Melakukan intimidasi atau tekanan psikologis
• Mengenakan biaya yang tidak sesuai dengan perjanjian
• Menggunakan jasa debt collector yang tidak berizin
• Melakukan eksekusi tanpa melalui prosedur yang sah

VIII. MEKANISME PENEGAKAN HUKUM

A. Pengawasan oleh OJK

OJK memiliki kewenangan untuk:

• Melakukan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan
• Memberikan sanksi administratif
• Mencabut izin usaha dalam pelanggaran berat
• Memerintahkan pengembalian dana kepada konsumen

B. Jalur Penyelesaian Sengketa

1. Internal Dispute Resolution (IDR)

Langkah pertama adalah pengaduan ke layanan konsumen lembaga keuangan dengan batas waktu penyelesaian maksimal 20 hari kerja.

2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Jika IDR tidak berhasil, konsumen dapat mengajukan ke LAPS yang meliputi:

• Mediasi
• Ajudikasi
• Arbitrase

3. Jalur Litigasi

Sebagai upaya terakhir, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan menggunakan yurisprudensi MA No. 2899 K/Pdt/1994 sebagai dasar argumentasi.

C. Sanksi bagi Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan yang melanggar ketentuan dapat dikenakan:

• Teguran tertulis
• Denda administratif
• Pembatasan kegiatan usaha
• Pembekuan kegiatan usaha tertentu
• Pencabutan izin usaha

IX. STUDI KASUS DAN IMPLEMENTASI

A. Contoh Kasus

Kasus Ilustrasi: PT Bank ABC memberikan kredit kepada Tuan Budi sebesar Rp 500.000.000 dengan bunga 12% per tahun. Akibat pandemi, usaha Tuan Budi bangkrut dan kredit menjadi macet dengan sisa pokok Rp 300.000.000. Bank tetap mengenakan bunga berjalan sehingga dalam 3 tahun utang membengkak menjadi Rp 420.000.000.

Penyelesaian Berdasarkan Hukum:

1. Tuan Budi dapat mengajukan keberatan atas pengenaan bunga berjalan dengan dasar Yurisprudensi MA No. 2899 K/Pdt/1994
2. Utang yang dapat ditagihkan adalah pokok pinjaman (Rp 300.000.000) ditambah bunga yang wajar hingga kredit dinyatakan macet
3. Bank wajib menawarkan restrukturisasi sesuai POJK

B. Best Practice Penanganan Kredit Macet

1. Early Warning System: Deteksi dini nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan
2. Proactive Communication: Komunikasi aktif dengan nasabah sebelum kredit menjadi macet
3. Flexible Restructuring: Menawarkan berbagai opsi restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi nasabah
4. Fair Collection Practice: Praktik penagihan yang menghormati hak dan martabat nasabah

X. KESIMPULAN

1. Landasan Hukum yang Jelas: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 memberikan dasar hukum yang kuat bahwa nasabah kredit macet tidak dapat dikenakan bunga berjalan secara terus-menerus.
2. Penguatan melalui Regulasi OJK: POJK No. 6/POJK.07/2022 dan POJK No. 22/POJK.07/2023 memperkuat perlindungan konsumen dengan mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk bertindak adil dan transparan.
3. Prinsip Keseimbangan: Hukum menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk mendapatkan pelunasan dan perlindungan terhadap debitur yang mengalami kesulitan.
4. Pentingnya Restrukturisasi: Restrukturisasi kredit merupakan solusi yang lebih adil dibandingkan pembebanan bunga berjalan yang dapat menyebabkan utang membengkak tidak terkendali.

XI. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi nasabah kredit macet merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 bersama dengan POJK No. 6/POJK.07/2022 dan POJK No. 22/POJK.07/2023 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi nasabah dari praktik pembebanan bunga yang tidak adil.

Namun, implementasi di lapangan masih memerlukan peningkatan kesadaran dari semua pihak. Nasabah perlu memahami hak-haknya, lembaga keuangan perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance dan fair treatment, sementara regulator perlu memastikan enforcement yang efektif.

Dengan pemahaman dan implementasi yang baik atas ketentuan-ketentuan ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem pembiayaan yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Nomor 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1996
2. Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
3. Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
7. Subekti, R. (2001). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa
8. Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
9. Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia
10. Fuady, Munir. (2013). Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti